Pendahuluan: Gelombang Baru Desakan
Sejak 17 Juli 2025, gelombang kekhawatiran terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menguat. Kali ini, suara itu datang dari tokoh paling berpengaruh di Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada Himpunan Mandat Negarawan di Alor Setar, Mahathir secara tegas mengatakan bahwa Anwar harus mundur segera, bukan menunggu pemilihan umum berikutnya. Ajakan itu mengguncang karena datang dari mantan mentor Anwar sendiri.
Alasan di Balik Desakan Mahathir
Mahathir menerangkan bahwa alasan utamanya adalah porak-poranda kepercayaan publik terhadap Anwar. Ia menyebut bahwa PM semestinya mengundurkan diri saat rakyat jelas-jelas tidak puas. Tidak hanya retorika kosong, ia mencontohkan beberapa negara:
- Inggris: Perdana Menteri Boris Johnson mundur karena publisitas buruk terkait pelanggaran aturan COVID-19.
- Bangladesh: Pimpinan mundur akibat protes besar-besaran.
- Jepang: Resign biasa terjadi saat pejabat menghadapi skandal atau kehilangan dukungan.
Dengan argumen seperti itu, Mahathir menekankan bahwa Anwar tidak boleh menunggu pemilihan demokratis jika kepercayaan publik telah goyah.
Kritik terhadap Anwar: Intervensi Yudisial dan Konflik Kepentingan
Selanjutnya, Mahathir dan sekutunya menyoroti isu Intervensi Anwar dalam jabatan hakim. Grup “Defend the Judiciary Secretariat” yang dipimpin Mahathir menuduh Anwar melakukan konflik kepentingan karena ia terlibat dalam beberapa perkara perdata dan mempengaruhi penunjukan hakim.
Tak hanya itu, bekas perdana menteri Muhyiddin Yassin selaku ketua Perikatan Nasional menambahkan bahwa independensi yudikatif telah melemah dan publik kehilangan kepercayaan. Ia bahkan menegaskan bahwa dibutuhkan RCI (Komisi Kerajaan Independen), dan itu hanya bisa terlaksana jika Anwar mundur.
Reaksi Publik dan Politik di Lapangan
Gema “Anwar step down!” menggema di berbagai kota Malaysia. Pada acara Alor Setar, peserta membentuk paduan suara mendesak pengunduran dirinya. Sementara itu, reaksi keras muncul dari kubu Anwar. Mereka menilai Mahathir hanya memaksakan agenda lama dan menimbulkan polarisasi.
Namun demikian, pendukung Mahathir menilai bahwa situasi sekarang memang kritis. Mereka khawatir proses politik akan kehilangan legitimasi jika akar ketidakpuasan publik tidak segera direspons. Sejumlah pengamat menilai bahwa Mahathir memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan kekuasaannya di kancah politik Malaysia, bahkan di usia yang kini telah menembus satu abad.
Dampak Internasional dan Preseden Global
Menariknya, ajakan Mahathir untuk Anwar mundur bukan tanpa dasar. Ia menyoroti keberanian beberapa pemimpin negara demokratis dunia yang memilih mengundurkan diri karena desakan publik. Sebagaimana yang disebut, hal ini terjadi di Inggris, Bangladesh, dan Jepang.
Dengan menyandingkan kasus Anwar dengan contoh global, Mahathir berusaha menegaskan bahwa perilaku mundur saat kehilangan legitimasi menjadi praktik politik yang sehat. Dalam konteks diplomatik, hal ini juga berpotensi meningkatkan citra demokrasi Malaysia selama dilakukan secara tulus.
Risiko dan Masa Depan Politik Malaysia
Namun, momentum ini sekaligus berpotensi memicu instabilitas. Jika Anwar tetap bertahan, kemungkinan besar kita akan melihat:
- Friksi di parlemen, terutama jika mayoritas mulai retak.
- Kerusakan reputasi pemerintah, yang mungkin memperpanjang konsumsi energi politik ketimbang ekonomi.
- Desakan domestik dan internasional, khususnya dari masyarakat sipil dan investor asing yang menaruh perhatian pada stabilitas kepemimpinan.
Sebaliknya, jika Anwar mundur, peluang terbuka bagi pembentukan koalisi baru. Akan tetapi, hal ini juga membawa ketidakpastian baru. Siapa penggantinya? Apakah koalisi akan tetap solid? Dan apakah rakyat akan kembali percaya?
Kesimpulan: Krisis atau Peluang?
Akhirnya, apakah gerakan Mahathir akan menjadi krisis atau menjadi pembaruan? Semua bergantung pada respons Anwar dan kekuatan politik di parlemen. Secara aktif, Mahathir telah mengobarkan perdebatan lebih cepat. Namun, Anwar tetap memegang kendali, sehingga kata kunci selanjutnya adalah: respons cepat, dialog terbuka, dan langkah strategis.
Jika Anwar menolak mundur, ia harus siap menghadapi proses parlemen yang memilah legitimasi. Namun, jika ia menerima desakan itu, maka jalan menuju penyegaran politik terbuka lebar dengan risiko fragmentasi dan ketidakpastian jangka pendek.
Penutup: Waktu Akan Menentukan
Dengan transisi aktif dari Mahathir, Malaysia kini berada di persimpangan. Politik bukan sekadar soal pemilihan, tetapi soal kepercayaan publik. Hingga kini, Mahathir berhasil mengguncang pondasi itu. Kini, giliran Anwar menunjukkan apakah ia mampu menanggapi dengan langkah yang stabil atau mencoba bertahan dalam badai.
Manakah yang akan terjadi? Waktu dan strategi politik di parlemen akan jadi penentu.
