Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menegaskan sikapnya: permintaan Israel untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ditolak. Keputusan ini menegaskan bahwa hukum internasional tetap berjalan meski mendapat tekanan politik dari negara mana pun.
Latar Belakang Permintaan Israel
Israel telah mengajukan permohonan kepada ICC untuk membatalkan surat penangkapan yang dikeluarkan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Mereka menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan bermotif politik. Namun, ICC tetap berdiri pada prinsip hukum dan tidak mengabulkan permintaan tersebut.
Surat perintah penangkapan tersebut terkait dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel dalam operasi militer di Gaza. Tuduhan ini telah mencakup tindakan yang sangat berpotensi melanggar hukum humaniter internasional terutama terhadap warga sipil di Palestina.
Alasan Penolakan ICC
ICC, melalui pernyataan resminya, menjelaskan bahwa semua permintaan, termasuk dari negara berdaulat, akan dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan tekanan politik. Mereka menilai ada cukup bukti awal yang mendukung diterbitkannya surat penangkapan, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mencabutnya.
Keputusan ini mendapat dukungan dari sejumlah organisasi internasional dan pengamat hukum, yang memuji ICC karena tetap konsisten menjalankan mandatnya tanpa pandang bulu.
Reaksi Pemerintah Israel
Penolakan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Israel. Netanyahu menyebut keputusan ICC sebagai “tidak sah dan bias,” serta menganggapnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Israel. Ia juga menuduh ICC mengabaikan hak Israel untuk membela diri.
Meski demikian, ICC menegaskan bahwa setiap proses hukum dijalankan sesuai prosedur, dan Israel berhak mengajukan pembelaan resmi dalam forum pengadilan.
Respons Dunia Internasional
Keputusan ICC menjadi sorotan dunia. Beberapa negara mendukung langkah tegas tersebut, menyebutnya sebagai kemajuan dalam penegakan keadilan internasional. Di sisi lain di negara sekutu Israel yaitu termasuk Amerika Serikat dengan menyatakan keberatan dan sangat menyuarakan dukungan politik terhadap Netanyahu.
Namun, banyak pihak menekankan pentingnya memisahkan antara solidaritas politik dan kewajiban hukum. Mereka mengingatkan bahwa ICC bukan lembaga politik, melainkan lembaga hukum internasional yang independen.
Apa Dampaknya bagi Netanyahu?
Dengan tetap berlakunya surat penangkapan, Netanyahu menghadapi tekanan besar, baik di tingkat internasional maupun domestik. Meski kecil kemungkinan ia akan ditangkap dalam waktu dekat, status hukum ini membuatnya semakin sulit untuk bepergian ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma.
Selain itu, kredibilitas pemerintah Israel di mata komunitas internasional juga bisa terganggu. Surat penangkapan ini telah menempatkan Netanyahu dalam posisi yang sangat sulit di tengah ketegangan politik dalam negeri yang sudah tinggi.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Keputusan ICC ini telah menjadi pesan kuat bahwa tak ada pemimpin di dunia yang kebal hukum. Proses hukum harus berjalan meski yang dituduh adalah kepala negara atau pejabat tinggi militer.
Dengan tetap mempertahankan surat penangkapan, ICC menegaskan komitmennya terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Dunia kini menanti bagaimana proses ini akan berkembang, dan apakah akan memicu perubahan dalam dinamika politik internasional.
