Gelombang protes warga China kembali mengguncang beberapa wilayah setelah kebijakan pungutan jalan baru diberlakukan oleh pemerintah daerah. Langkah ini memicu kemarahan publik, terutama di kota-kota tingkat dua dan tiga, di mana warga merasa terbebani secara ekonomi di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Kebijakan pungutan jalan yang disebut sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah justru menjadi pemicu keresahan sosial. Sejumlah warga menganggap kebijakan tersebut tidak transparan, tidak adil, dan memberatkan masyarakat kecil yang setiap hari menggunakan jalan untuk aktivitas ekonomi maupun pribadi.
Pemicu Utama: Biaya Tambahan yang Mencekik
Protes bermula dari kota industri kecil di provinsi Henan dan Guangxi, ketika warga mengetahui adanya pungutan harian baru yang dikenakan pada kendaraan pribadi maupun niaga untuk melintasi jalan tertentu. Tak hanya kendaraan berat, mobil pribadi pun dikenakan tarif yang cukup tinggi, mulai dari 10 yuan hingga 50 yuan per hari tergantung rute.
Warga menyuarakan kemarahan mereka lewat media sosial lokal seperti Weibo dan Douyin, mengunggah video antrean panjang di gerbang tol serta unjuk rasa di depan kantor pemerintahan lokal. Tagar #TolakPungutanJalan pun sempat menjadi trending topik di sejumlah platform digital China sebelum akhirnya dibatasi oleh sensor negara.
Aksi Massa dan Respons Pemerintah
Dalam beberapa hari terakhir, terjadi sejumlah demonstrasi damai hingga bentrokan kecil di berbagai lokasi. Para pengemudi truk, pemilik toko, hingga mahasiswa turut turun ke jalan menolak pungutan yang dinilai memberatkan. Mereka menuntut transparansi anggaran, peninjauan ulang kebijakan, dan pemberian subsidi atau pembebasan pungutan bagi kelompok rentan.
Pemerintah daerah di beberapa wilayah merespons dengan membekukan sementara kebijakan tersebut, sembari mengadakan dialog terbatas dengan perwakilan masyarakat. Namun belum ada kebijakan nasional yang tegas untuk mencabut atau merevisi sistem pungutan jalan ini.
Ketimpangan Ekonomi Jadi Latar Belakang
Kemarahan masyarakat bukan semata soal biaya, melainkan juga akumulasi ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Banyak warga mengeluhkan bahwa mereka terus dibebani pungutan, pajak, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, sementara pelayanan publik tak menunjukkan peningkatan signifikan.
Di sisi lain, pemerintah pusat menghadapi dilema antara kebutuhan mendesak untuk menambah pendapatan daerah dan menjaga stabilitas sosial. Infrastruktur memang membutuhkan biaya pemeliharaan, namun jika dibebankan sepenuhnya pada masyarakat, hasilnya bisa kontraproduktif.
Analis: Ini Lebih dari Sekadar Soal Jalan
Sejumlah analis menyebut gelombang protes ini mencerminkan keresahan publik yang lebih luas. “Ini bukan hanya soal pungutan jalan, tetapi representasi ketidakpuasan masyarakat terhadap beban ekonomi yang semakin berat dan kurangnya ruang partisipasi publik dalam kebijakan,” ujar Lin Zhao, seorang peneliti kebijakan publik di Beijing.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu belajar dari reaksi masyarakat dan mengevaluasi cara-cara pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan langsung warga.
Kesimpulan: Suara Rakyat Tak Bisa Diredam
Pungutan jalan yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi fiskal lokal kini berubah menjadi isu nasional yang menyoroti keterbatasan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Ketika suara rakyat dibungkam, protes menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk didengar.
Gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa masyarakat China semakin sadar akan hak-haknya. Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan partisipasi—bukan hanya sebagai pengguna jalan, tapi sebagai warga negara yang ingin didengarkan.
